Bintan- Organisasi wawansan hukum nusantra ( WHN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bintan resmi di bentuk sesuai dengan surat keputusan nomor 053/SK.WHN/V/2025
Yang ditandatangani Ketua umum wawasan hukum nusantra
Capt.Arqam Bakri, S.E,M.Mar,M.BA. (9/6/2025)
Organisasi wawasan hukum nusantra ini memiliki progam mencerdasakan masyarakat dengan sosilisasi hukum dan bantuan hukum juga biasiswa hukum untuk anak anak tidak mampu untuk pengurus DPP Wawasan Hukum Nusantara banyak di isi oleh Guru Besar bidang Hukum, Praktisi dan akademisi berbagai bidang dan untuk kepri sendiri sudah memiliki kepengurusan sebanyak 3 pengurus DPD dan 1 pengurus DPW.
Adapun pengurus Kabupaten Bintan ketua DPD
KETUA ; NURHIDAYAT
WAKIL. : HARUN
SEKETARIS. : ASLIM ISKANDAR
BENDAHARA : USMAN dan untuk kantor sekatariat nya di tanjung uban Kabupaten Bintan.
Nurhidayat Ketua DPD wawasan hukum nusantra Kabupaten Bintan saat di konfirmasi awak media.(9/6/2025)
" Ya benar Kabupaten Bintan sudah di sk kan untuk pengurus Kabupaten nya kebetulan Saya di amanahkan sebagai ketua DPD nya suatu kehormatan bagi kami pengurus whn Bintan bisa bergabung di organisasi wawansan hukum nusantra ini yang organisasi ini adalah orang inteltual bergerak di bidang hukum tentu dengan persoalan hukum di tengah masyarakat Bintan bisa kita berikan pendapingan hukum dan sosilisasi hukum mengingat di tingkat dpp partisi hukum nya banyak guru besar dosen ahli hukum.
Kami siap berkerja dengan menjujung tinggi marawah organisasi dan bergerak sesuai dengan visi misi dan ad/rt whn tentu hal ini kami juga butuh supod dari masyarakat dan partisi hukum yang ada di Bintan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ketua umum wawasan hukum nusantra
Capt.Arqam Bakri, S.E,M.Mar,M.BA.
Atas kepercayaan nya dan mohon juga bimbingan nya untuk kami DPD Bintan tutup nya.
"Kami sangat serius dalam merealisasikan visi misi WHN yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, dimulai dari pendidikan karena pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa serta dengan adanya pemerataan pendidikan akan meredukai ketimpangan hukum" Arqam menutup.
Ketua umum wawasan hukum nusantra
Capt.Arqam Bakri, S.E,M.Mar,M.BA. saat di hubungi awak media (9/6/2025)
"