Jakarta, 31-05-2025, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang terdiri dari 17.001 Pulau dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta jiwa yang hidup berdampingan secara damai yang terdiri dari sekitar 1.300 Suku Bangsa dan 715 bahasa daerah menurut sumber dari data (sekertariat Kabinet Republik Indonesia). Dengan begitu luasnya wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan, maka sudah selayaknya Indonesia membentengi diri dengan kemampuan membangun sumber daya manusia yang unggul.
Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah mulai dari mineral, hasil sampai dengan hasil pertanian dan perkebunan. Namun kekayaan alam yang sungguh besar itu tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Bahkan sampai ada istilah bahwa "prestasi terbaik Indonesia saat ini adalah korupsi yang sampai menembus ribuan trilyun?"
Sangat miris memang, di tengah kondisi negara yang saat ini tengah berjuang bangkit dari keterpurukan, para pejabat negara seakan berlomba-lomba menggerogoti hasil kekayaan negara. Bahkan saya berani katakan sampai kapanpun Indonesia tidak akan bisa keluar dari zona keterpurukan tersebut, kalau para pemimpinnya masih tersandra dengan deal-deal politik. Bahkan presiden seakan-akan belum berani untuk mengeluarkan Kepres tentang perampasan aset bagi para pelaku koruptor.
Ada beberapa hal mendasar yang harus dibenahi oleh negara jika ingin maju sebagai negara besar dan bermartabat:
1. Sahkan UU perampasan aset bagi para pelaku koruptor.
2. Berlakukan hukuman mati bagi para pelaku korupsi.
3. Reformasi Birokrasi
4. Seleksi ketat kepada para calon polisi dan jangan lagi ada tindakan sogok menyogok untuk masuk menjadi anggota polisi.
5. Kalau perlu panitia seleksi calon Bintara maupun Taruna Akpol siawasi langsung oleh third party yang sifatnya independent dan juga melibatkan pegawai KPK sebagai pengawas.
6. Berlakukan Undang-Undang pembuktian terbalik bagi aset para aparat penegak hukum dan apabila tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaannya maka langsung diberhentikan secara tidak hormat.
7. Tempatkan para diplomat Indonesia di luar negeri dengan kemampuan yang mumpuni dan berani melindungi hak-hak warga nagara Indonesia dimanapun berada.
Di bidang pendidikan ada jutaan anak Indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Sebagai ketua umum Wawasan Hukum Nusantara melalui program beasiswa WHN kami telah berhasil memberikan 57 beasiswa S 1 Hukum kepada para mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut bisa terwujud karena kerja keras para kader WHN dalam memyelenggarakan berbagai kegiatan webinar hukum yang saat ini sudah tercatat lebih dari 150 webinar, 10 diklat, 4 sertifikasi, serta kerjasama dengan kampus luar negeri. Dari hasil kegiatan tersebut semua kami alokasikan untuk program beasiswa WHN.
Namun apakah itu bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi jutaan anak Indonesia yang menganggur dan tidak lanjut kuliah? Tentu saja tidak, tapi hal tersebut bisa jadi pemantik bagi kemajuan pendidikan dan semangat baru bagi anak-anak muda di Indonesia untuk bisa berbuat dan saling tolong-menolong dalam hal pendidikan.
Jauh sebelum artikel ini saya tulis, dalam buku saya yang berjudul *Sebuah Pemikiran Kontemporer Garis Haluan Menuju Indonesia Taat Hukum* juga sudah saya tuliskan:
1. Beasiswa kolektif dapat dilakukan dengan cara setiap kepala keluarga di desa menyumbangkan Rp.10.000 perbulan dengan asumsi 100 KK dalam 1 desa berarti sayu bulan akan terkumpul 1 juta rupiah. Dengan jumlah uang tersebut, tentu saja bisa untuk membiayai kuliah 1 orang di setiap desa saran saya jedikan mereka Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik atau Sarjana Hubungan Internasional. Kenapa saya menggaris bahawi 3 keilmuan tersebut karena di Indonesia terjadi ketumpangan hukum dimana rakyat sering jadi korban atas ketudak adilan maka Sarjana hukum tentu saja penting untuk memberikan advokasi di masyarakat nantinya. Kenapa saya masukkan Sarjana Ilmu Politik? Di Indonesia sudah terjadi darurat Money Politic dimana politik uang seakan-akan sudah menjadi hal yang tidak tabun lagi padahal politik uang adalah perbuatan tercela. Tidak akan mungkin dihasilkan pemimpin ikhlas, tulus dan hebat dari hasil politik uang. Maka Sarjana Ilmu Politik bisa menjadi jawaban dari hak tersebut. Kemudian saya masukkan Sarjana Hubungan Internasional? Sarjana HI adalah cikal bakal dari profesi Diplomat Indonesia di luar negeri maka sudah saatnya anak-anak muda dari pelosok desa, pegunungan dan pulau-pulau terluat untuk mengambil peran dan menjadi diplomat handal Indonesia.
2. Cabut semua dana hibah untuk Ormas. Dana hibah adalah suatu pemborosan negara yang sering digunakan untuk acara ceremonial semata dan bahkan menjadi lahan bagi-bagi hasil antara pengurus ormas dengan oknum kesbangpol.
3. Dana desa sebaiknya 30 persen digunakan untuk biaya pendidikan (kuliah) bagi para warganya yang berprestasi dan kurang mampu. Sudah 10 tahun lebih dana desa terus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa, sudah banyak yang dibangun di desa maka sudah saatnya yang dibangun adalah SDM masyarakat desa.
4. Pemerintah harus memperhatikan dengan cermat mana Ormas yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan mana yang hanya digunakan sebagai alat politik, maka sudah selayaknya yang bagus didukung dan yang tidak sesuai bubarkan saja.
Melalui tulisan yang sederhana ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mencintai negara kita dalam bentuk nyata. Mari kita bangun SDM Indonesia dengan cara gotong royong. Kita tidak akan mampu bangkit dari keterpurukan hanya dengan kritikan tanpa kerja nyata. Jika anda tidak mampu berkorban materi, maka berikanlah pikiranmu untuk rakyat, jadilah sukarelawan dalam mendidil anak-anak Indonesia menjadi lebih baik. Jika 10rb saja engkau tidak mampu, maka setidaknya doakanlah agar apa yang sedang diperjuangkan oleh Wawasan Hukum Nusantara untuk memajukan bangsa bisa terwujud.
Saat ini organisasi yang dulunya merupakan tempat diskusi antara dosen dengan mahasiswa, kini telah berkembang menjadi organisasi besar yang memiliki visi yang sangat besar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang berkeadilan. Ribuan praktisi,akademisi, mahasiswa serta masyarakat umum telah bergabung dengan WHN yang tersebar di sekitar 70 cabang seluruh Indonesia dan luar negeri. Maka bukan tidak mungkin kelak organisasi Wawasan Hukum Nusantara akan melahirkan para pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan karismatik yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia.
Adapun hal yang ingin saya wujudkan selaku insan manusia yang saat ini sedang dipercayakan untuk menduduki jabatan ketua umum Wawasan Hukum Nusantara yaitu:
1. Mewujudkan satu sarjana hukum satu orang per desa dengan program beasiswa kolektif.
2. Menyediakan perpustakaan di setiap desa di pulau-pulau terluar dan desa tertinggal.
3. Memberikan bantuan hukum secara probono kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.
4. Terus melakukan sosialisasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat agar bisa memahami dasar-dasar hukum agar nantinya masyarakat taat hukum.
5. Terus mendidik anak-anak Indonesia melalui program beasiswa WHN dan juga berbagai pelatihan hukum serta pendidikan anti korupsi bagi anak-anak muda Indonesia.
6. Para lulusan yang nantinya menyelesaikan kuliah melalui beasiswa WHN akan kami persiapkan menjadi aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dan juga diplomat profesional yang akan mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.
*Tidak ada yang tidak mungkin selama kita memiliki keinginan yang kuat serta niat yang tulus untuk berbakti kepada bangsa dan negara.Para pendiri bangsa berjuang dengan sumber daya yang terbatas dan dibawah bayang-bayang penjajah, harus berkelana dari satu tempat-ketempat lain, dari penjara kepenjara, maka saat ini kita sebagai manusia yang lebih bebas harusnya bisa berbuat lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita.*
*Lakukanlah dengan cepat apa yang saat ini ada dikepalamu untuk memajukan bangsa, karena para penjahat saat ini juga sedang berfikir bagaimana caranya untuk bisa merampas hakmu yang dikelola oleh negara. Jangan ragu untuk menolong saudara sesama bangsa Indonesia karena kita tidak pernah tahu siapa yang kelak akan menjadi sang penaung bagi Ibu pertiwi* Arqam.
Penulis:
Capt. Arqam Bakri, S.E.,M.Mar.,MBA.
Ketua Umum
Wawasan Hukum Nusantara